Proyek Jembatan Rp6,2 Miliar di Karanglewas Disorot, Warga Menanti Jembatan Darurat, Dugaan Pungutan Material Perlu Diklarifikasi

BANYUMAS, Sandaljepitnews.com – Pembangunan penggantian Jembatan Sungai Lopasir pada ruas jalan Adisara–Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, menjadi perhatian masyarakat. Selain terganggunya akses aktivitas warga, muncul pula sejumlah informasi terkait pemanfaatan material sisa pekerjaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.200.000.000 yang bersumber dari OPSEN PKB.

Proyek yang dilaksanakan CV Bayu Murti Utama tersebut memiliki masa pelaksanaan 180 hari kalender, terhitung mulai 17 Juni hingga 13 Desember 2026.

Di tengah berlangsungnya pembangunan jembatan permanen, masyarakat sekitar mengeluhkan belum tersedianya jembatan darurat atau akses sementara yang memadai.

Jalur Jalan Pramuka di kawasan Sungai Lopasir tersebut merupakan akses penting masyarakat, termasuk jalur menuju SD Negeri 1 Karanglewas. Kondisi ini disebut menyulitkan aktivitas warga, terutama mobilitas sehari-hari dan akses pendidikan bagi para pelajar.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pekerjaan Umum segera mengupayakan solusi akses sementara yang aman dan layak, sehingga warga tidak harus menunggu hingga pembangunan jembatan permanen selesai untuk kembali memperoleh akses yang memadai.

Perlu diketahui, nilai kontrak Rp6,2 miliar merupakan anggaran penggantian jembatan permanen dan tidak termasuk anggaran khusus pembangunan jembatan darurat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai pemanfaatan sisa material pengecoran jembatan oleh masyarakat sekitar.

Saat dikonfirmasi, pihak proyek membenarkan bahwa sisa coran memang diberikan kepada warga yang membutuhkan.

Sementara itu, berdasarkan keterangan awal sejumlah warga yang diterima awak media, pengambilan sisa coran dan material urugan tanah disebut dikenakan biaya sekitar Rp200.000–Rp300.000 per kendaraan.

Perbedaan keterangan ini menjadi bagian yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai siapa pihak yang menerima pembayaran, dasar penetapan biaya, serta status material sisa pekerjaan tersebut.

Sandaljepitnews.com memandang penting adanya transparansi dalam pemanfaatan material sisa proyek agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persoalan pertanggungjawaban di kemudian hari.

Selain persoalan sisa coran, redaksi juga menerima informasi awal mengenai dugaan penjualan besi bekas bongkaran jembatan lama oleh pihak pelaksana.

Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi, khususnya mengenai status kepemilikan material bongkaran dan mekanisme pengelolaannya.

Di sisi lain, muncul pula informasi dari warga mengenai dugaan penurunan atau amblesnya tiang pancang atau paku bumi yang digunakan dalam konstruksi jembatan.

Kondisi tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berkompeten, termasuk konsultan pengawas dan instansi teknis terkait.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp6,2 miliar, masyarakat berharap pembangunan jembatan dapat berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan pelaksanaan, serta pengawasan yang berlaku.

Persoalan akses darurat menjadi perhatian mendesak karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kelancaran akses pendidikan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dan mengupayakan jembatan darurat yang aman dan layak agar aktivitas warga serta pelajar tidak terus mengalami hambatan selama proses pembangunan berlangsung.

Sandaljepitnews.com akan terus melakukan penelusuran dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, asas praduga tak bersalah, serta hak jawab seluruh pihak terkait.

Kontributor: Budi Santoso
Sandaljepitnews.com